Sandi negara dan badan siber yang ada dalam pemerintahan saat ini menimbulkan banyak pertanyaan, seperti apa dan mengapa serta fungsi dari lembaga tersebut, apakah dengan melihat banyaknya serangan siber yang di lakukan oleh individu atau di sponsori negara menjadikan BSSN sebagai solusi dari pemerintah.
Contohnya serangan StuxNet yang menyasar infrastruktur nuklir Iran, dan terbaru WannaCry yang ditengarai oleh Amerika Serikat dan Inggris disponsori oleh Korea Utara.
Serangan-serangan siber ini selain berpotensi menganggu kegiatan strategis suatu negara, juga seringkali menjadi bagian “protes politik” atau hacktivism di dunia maya.
Pembentukan BSSN patut diapresiasi, mengingat skor Cyber Maturity bidang tata kelola siber untuk Indonesia pada 2016 diturunkan nilainya oleh The Australian Strategic Policy Institute (ASPI).
Alasan ASPI menurunkan skor Indonesia adalah karena tidak adanya langkah nyata pemerintah Indonesia terkait tata kelola siber, yakni lembaga apa atau siapa yang menjadi pemegang komandonya.
Pembentukkan Badan Siber Dan Sandi Negara dan Fungsinya
Sejarah BSSN berasal dari Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (Desk Cyber) bentukan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan sejak Januari 2014 dan berakhir pada Desember 2016.
Desk Cyber berisi banyak praktisi keamanan informasi dan fokus penanganan dan rekomendasi isu-isu cyber security di Indonesia.
Tugas Badan Keamanan Siber dibentuk untuk menjadi regulatory maker alias pembuat peraturan di dunia siber. Format ini dibuat oleh Australia, Austria Bangladesh, Republik Ceko, Estonia, Finlandia, Prancis, dan Jerman.
Badan ini memiliki fungsi-fungsi teknis terkait pengamanan langsung dunia siber, dan ad-hoc di salah satu lini siber. Kanada memiliki Public Safety Canada yang memberikan sosialisasi dan edukasi tentang dunia siber, dan juga punya Canadian Cyber Incident Response Centre yang berfungsi mirip dengan Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC) di Indonesia.
Pembentukkan lembaga ini adalah salah satu langkah yang startegis akan tetapi menimbulkan banyka pertanyaan dengan fokus pemerintahan sekarang yang menginginkan perampingan dalam agenda langkah nyata bentuk efisiensi dan efektivitas birokrasi belum terjadi malah cenderung terlalu gemuk dan tujuan instansi ini belum jelas, dan strukturnya yang berpotensi tumpang tindih dengan organisasi lainnya.
Full-Stack Developer | Data Scientist
